Program Keluarga Harapan | Berita | Program Keluarga Harapan

Berita

Bahasa |  English  

Komisi VIII DPR RI Mengawasi Langsung Pencairan PKH

Cilacap, 15/7/2017. Pencairan Bantuan PKH tahap dua yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru diharapkan dapat meringankan beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, sehingga tidak ada anak usia sekolah dari keluarga PKH yang putus sekolah.

Achmad Mustaqim Anggota Komisi VIII DPR RI turun langsung ke lapangan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap untuk memastikan bahwa PKH cair sesuai rencana.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, \"Kehadiran anggota DPR kali ini akan memastikan apakah betul PKH itu sampai, apakah betul ibu-ibu menerima besaran yang telah ditentukan, apakah betul ibu-ibu merasakan manfaatnya\" ujar Harry.

Sinergi antara Pemerintah dan DPR merupakan kunci utama sukses sebuah program, \"saya selaku anggota komisi VIII DPR RI mendukung sepenuhnya Program Keluarga Harapan\" ujar Mustaqim.

DPR telah menyetujui rencana pemerintah menaikkan target PKH menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. \"Pemerintah mempunyai cita-cita untuk membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera, agar anak-anak keluarga PKH sehat dan dapat sekolah\" papar Mustaqim.

Bantuan PKH di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penerima PKH sebanyak 62.518 KPM senilai Rp. 118, 16 milyar dan di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penerima PKH sebanyak 47.216 KPM senilai Rp. 88,24 milyar. (OHH/Linjamsos)

 Berita Internal Terbaru


 Arsip Berita



Kantor Pelaksana PKH Pusat

Gedung D Kementerian Sosial RI

Jl. Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat

+6221 3103591 (ex.2446)

Fax : +6221-3147474, 3925153

E-mail : pusat@pkh.kemsos.go.id